Oleh: Nana Sudiana | 22 Desember 2007

MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ketika tantangan kehidupan semakin keras, ketika arus dekontruksi dan nilai-nilai kejahilan semakin sistematis dan kuat melanda siapapun, maka untuk melakukan perlawanan yang sebanding tidaklah mudah. Diperlukan langkah-langkah sistematis, terpadu, penuh perhitungan dan taktis. Bagaimanapun kesiapan untuk memasuki peperangan dalam sebuah rangkaian pertempuran panjang adalah hal yang tak terhindarkan. Untuk bisa memenangkan pertempuran, jelas dibutuhkan personil yang berkualitas, amunisi yang banyak, benteng yang kuat serta konsep berperang yang cerdas dan sistematis. Kalau benteng itu kita ibaratkan masyarakat, maka adalah sesuatu yang sifatnya niscaya yang harus ada dalam pertempuran. Artinya masyarakat adalah pula pelindung personil-personil yang lebih kecil yang ada dalam satu kesatuan kekuatan yang ada. Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini haruslah pula sebagaimana benteng yang kokoh, yang sanggup melawan dan bahkan memenangkan pertempuran. Benteng itu pula yang harusnya pula menyiapkan serbuan demi serbuan pada pihak lawan, sehingga akhirnya mereka jatuh dan menyerah kalah. Serbuan dalam konteks perang pemikiran seperti sekarang ini tentu saja ada sangat banyak modelnya. Salah satu model tersebut adalah munculnya bannyak wacana negatif yang sengaja diarahkan pada perusakan nilai-nilai kebaikan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Untuk membangun benteng pertahanan yang kuat, ternyata dibutuhkan sejumlah perangkat yang tidak sederhana. Di samping metode seleksi yang benar, harus pula mencari bahan-bahan yang baik dan berkualitas. Dari sinilah bangunan kekuatan sedikit demi sedikit di tata. Salah satu jalan terbaik untuk menata masyarakat adalah dengan menjadi bagian langsung denyut perubahan yang terjadi di masyarakat. Artinya, kita tidak hanya menunggu sejauh mana ada kebutuhan masyarakat terhadap pihak-pihak yang mereka anggap memiliki kontribusi positif bagi perbaikan dan peningkatan hidup mereka. Dari sanalah pemberdayaan masyarakat menjadi strategis arti dan posisinya di tengah pembangunan ummat menuju pengokohan dan perluasan da’wah.

Urgensi Pemberdayaan Masyarakat

Kalau kita cermati, apa tokh sebenarnya pemberdayaan masyarakat, maka kita bisa menemukan konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu : suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Di dalam pengertian sederhana tersebut, ternyata ada empat kata kunci yang maknanya sangat strategis, yaitu : Pertama, adalah kata “proses yang berjalan terus menerus”. Kata ini bukan saja merujuk pada adanya nilai kesinambungan atau kontinyuitas, tapi ternyata juga merujuk pada adanya proses yang sistematis, alamiah serta seimbang. Artinya di dalam prosesnya sendiri ada ukuran-ukuran idealisme output dengan kemampuan realisasinya secara obyektif. Kedua, “adanya peningkatan kemampuan”. Proses berkesinambungan tadi tetap saja harus diikuti dengan konsistensi terhadap tujuan proses itu sendiri, yakni pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam berbagai dimensinya. Artinya apa yang dilakukan haruslah ada input positifnya bagi masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan. Masyarakat bukanlah sapi perahan yang hanya dibutuhkan ketika punya kepentingan untuk memerahnya. Ketiga, “ adanya peningkatan kemandirian”. Kemandirian bagi masyarakat adalah sesuatu yang cukup penting nilianya. Nilai ini penting karena di dalam makna mandiri ternyata ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sejauhmana tingkat kemandirian sebuah pihak pada pihak yang lain. Adapun faktor-faktor itu adalah : fasilitas, daya dukung finansial, Keempat, “ bertujuan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik”. Dalam cakupan kata-kata ini, berarti menunjukkan bahwa pemberdayaan selain mengandung aspek skill atau kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang, ia juga haruslah berorientasi ke depan. Dalam kerangka ini, peningkatan taraf hidup dinilai hal yang signifikan dengan tujuan besar pemberdayaan.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dari sekian banyak tahapan pemberdayaan masyarakat, kita akan mengambil beberapa model yang cukup populer seperti :

  1. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya.

  2. Mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian

  3. Menerapkan rencana tersebut

  4. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Monitoring dan Evaluasi / M&E)

Kemudian temuan-temuan monitoring dan evaluasi dikaji (kembali ke tahap (a). Kemudian rencana perlu disesuaikan atau, kalau tujuan sudah tercapai, akan disusun rencana pengembangan baru (tahap (b). Pelaksanaan tahap-tahap di atas sering jalan bersamaan dan lebih bersifat proses yang diulangi terus-menerus. PM kerapkali dilakukan melalui pendekatan kelompok di mana anggota bekerjasama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Untuk pengembangan kelompok ada kegiatan-kegiatan khusus yang sedang dilaksanakan dan juga ada kegiatan lainnya.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengembangan masyarakat muncul dan berkembang bermacam-macam model pendekatan yang dapat dimanfaatkan. Sering kali masyarakat mendapat bantuan fisik dari pihak luar. Namun sering kali juga bantuan tidak berlanjut dan setelah program selesai bantuan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Untuk jangka pendek masalah dapat dipecahkan, tetapi untuk jangka panjang tidak ada perbaikan. Pada intinya, Sangatlah penting bagi petugas lapang untuk mengetahui apa itu Pemberdayaan Masyarakat dan apa perbedaannya dengan Pembinaan. Pembinaan adalah intervensi dari orang luar yang mengambil inisiatif, memutuskan dan melakukan sesuai pikirannya sendiri. Masyarakat ‘diikutkan’ sebagai obyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai ‘pembina’. Pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat, di mana masyarakat didampingi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya. Masyarakat adalah subyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai fasilitator. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat difasilitasi oleh pihak luar untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan mengakses dan menggunakan sumber daya setempat. Dengan demikian, pemecahan masalah dan pengembangannya berkelanjutan dan ketergantungan masyarakat pada pihak-pihak dan bantuan luar dapat dikurangi.

Pemberdayaan Masyarakat di Lapangan

Dalam satu wilayah atau desa, masyarakat biasanya dapat dibagi dalam macam-macam kelompok, misalnya laki-laki dan perempuan, yang mampu dan yang miskin, yang pendidikan tinggi dan yang pendidikan rendah, yang berkebun, yang tidak memiliki tanah, dan lain-lain. Sering kali hanya sebagian masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan, misalnya bapak-bapak atau tokoh-tokoh masyarakat. Namun kelompok-kelompok lain yang merupakan sebagian besar anggota masyarakat: biasanya 50% dari masyarakat terdiri dari perempuan, sebagian hanya lulus SD, mereka juga terlibat dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan di desa, baik ekonomi, sosial dan agama, dan mereka juga menghadapi masalah-masalah yang sama, berpotensi dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, tanpa melibatkan mereka, permasalahan di desa tidak dapat diselesaikan. Partisipasi adalah sebuah kata yang sering dipakai dalam konteks pengembangan masyarakat. Pada saat ini kebanyakan program merupakan ‘Program Partisipatif’. Namun, arti ‘Partisipasi’ itu tidak selalu sama dan jelas. Partisipasi mempunyai bermacam-macam arti (spektrum), dari menghadiri dan mendengar pada suatu seminar sampai berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam tahap perencanaan program. Dalam sesi ini diharapkan bahwa perbedaan antara partisipasi ‘ikut serta’ dan partisipasi ‘peran serta’ dalam Pemberdayaan menjadi jelas dan diharapkan masyarakat berperan serta, sebagai subyek atau pusat pengembangan. Contoh beberapa program dalam pemberdayaan masyarakat milik pemerintah yang kurang partisipatif :

  1. JPS

  2. Program Penanggulangan kemiskinan (IDT, berdasar Kepres No.5 tahun 1993)

  3. Pembangunan Keluarga Sejahtera (IDT, Inpres No. 3 tahun 1996)

  4. dll.

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Perubahan Sosial

Pemberdayaan masyarakat secara substansi berarti proses memajukan, mengembangkan, dan memperbesar kemampuan masyarakat. Dalam kaitan ini, masyarakat yang ada bukan saja diarahkan pada kemajuan fisik (materi) namun juga pada kemajuan nilai-nilai non materi. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat bukan saja membutuhkan SDM (masyarakat atau fasilitator), modal dan sarana, tapi juga membutuhkan nilai-nilai yang jelas, yang akan memandu serta mengorientasikan ke arah mana perubahan akan dilakukan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan berfungsi bukan menjadi obyek tapi menjadi subyek. Merekalah yang secara bersama-sama akan menentukan ke arah mana mereka akan berkembang. Konsekuensi hal ini, jelas fasilitator pemberdayaan (atau pihak yang akan mengajak pada perubahan) harus mampu “berdekatan secara sehat” dengan masyarakat. Maksudnya, fasilitator bukan menjadikan dirinya menjadi Supermen. Tokoh hebat yang mampu membantu setiap orang melakukan segalanya tanpa kesulitan yang berarti. Fasilitator juga bukan bos, yang tanpa diminta membagi-bagikan uang kepada siapapun. Fasilitator adalah bagian lain dari masyarakat yang berupaya menjadi jembatan bagi peningkatan, pengembangan dan perubahan masyarakat menjadi lebih baik. Selama ini, pihak-pihak pengembang masyarakat, terutama pemerintah, seringkali berfungsi menjadi bos bagi masyarakat. Masyarakat diperlakukan menjadi obyek dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Perlakuan inilah yang “membunuh” potensi kemandirian masyarakat secara perlahan. Masyarakat akhirnya hanya mampu menggantungkan proses peningkatan dan pengembangannya pada pemerintah. Dalam lingkup seperti inilah proses pembangunan masyarakat berjalan. Makanya tidak mengherankan, begitu bantuan dari pemerintah berkurang maka masyarakat langsung menjadi panik. Ini barangkali yang menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan ketika akan kembali lagi “mendekati” masyarakat dengan maksud mengembangkannya. Dari proses yang berjalan selama ini, persoalan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerapkali dilakukan oleh pemerintah dengan model keputusan dari atas ke bawah (‘top-down’). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat (atas) dan dilaksanakan oleh Instansi Propinsi dan Kabupaten. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini biasanya disebabkan adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan bagi masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya.

Dari kondisi ini, konsep perubahan masyarakat sekarang mengalami pergeseran. Dari yang tadinya masyarakat sebagai obyek menjadi masyarakat sebagai subyek. Pendekatan yang dilakukan kemudian dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat, atau dikenal dengan model “Pemberdayaan Masyarakat” (Community Development). Dasar proses pemberdayaan masyarakat ini sendiri adalah adanya penggabungan dari dua unsur yang ada dalam masyarakat, yakni pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat diharapkan akan berjalan secara terus menerus dengan partisipasi masyarakat yang juga utuh. Ini semua tidak lain dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses panjang tersebut, masyarakat diupayakan secara bersama-sama. PM kerapkali dilakukan melalui pendekatan kelompok di mana anggota bekerjasama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Untuk pengembangan kelompok ada kegiatan-kegiatan khusus yang sedang dilaksanakan dan juga ada kegiatan lainnya.

Sasaran, Tujuan dan Keluaran Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk lebih fokusnya pemberdayaan yang dilakukan, secara ideal para pengembang masyarakat (fasilitator) harus memiliki kemampuan, wawasan serta pengalaman yang memadai sebagai fasilitator lapangan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kaitan dengan hal tersebut, jelas tidak mungkin kalau fasilitator yang akan diterjunkan tanpa melalui pelatihan yang intensif. Pelatihan ini diperlukan bukan saja untuk membekali ilmu dan wawasan fasilitator, tapi juga akan membekali fasilitator dengan berbagai metode dan pemecahan masalah yang akan dihadapi di lapangan. Pengalaman-pengalaman dalam pelatihan, yang dilakukan dengan pendekatan workshop akan mempermudah peserta pelatihan sampai pada kemampuan praktis. Paska pelatihan, diharapkan muncul sebuah tim yang siap terjun ke masyarakat. Tim inilah yang akan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat secara intens. Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi secara serius oleh sebuah tim diarapkan akan mampu mempercepat proses perbaikan yang ada. Tim ini secara ideal terdiri dari petugas lapang serta staf lain dari Instansi yang terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sangatlah penting petugas lapangan memahami konsep dan tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat: mereka akan menjadi fasilitator proses tersebut, kelancaran dan keberhasilannya sangat tergantung fasilitator. Memfasilitasi proses Pemberdayaan Masyarakat memerlukan pengetahuan dan ketrampilan khusus. Untuk staf lain yang berkaitan dengan proses PM, pelatihan sangat penting agar mereka bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan Instansi serta sistem koordinasi dan manajemennya dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Untuk mengikuti pelatihan ini, peserta harus mampu menulis dan membaca. Idealnya jumlah peserta yang terlibat tidak lebih dari 20 orang. Tujuan dari pelatihan ini sendiri adalah : Meningkatkan pemahanan peserta terhadap konsep Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Keluaran-keluaran yang diharapkan dari pelatihan ini meliputi:

  1. Peserta memahami arti, tujuan dan sasaran Pemberdayaan Masyarakat

  2. Peserta memahami peran fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat

  3. Peserta tahu tahap-tahap dalam Pemberdayaan Masyarakat

  4. Peserta mampu men-sosialisasikan Pemberdayaan Masyarakat di wilayahnya

Yang ada dalam seluruh penjelasan tadi, tentu saja akan tinggal konsep semata kalau tanpa ada kemauan yang kuat dan kemampuan yang memadai dari para pengambil kebijakan yang ada. Ingat, bahwa tanpa ada kemauan untuk mencoba melakukan pemberdayaan, sampai kapanpun, kita tidak akan pernah punya pengalaman memberdayakan masyarakat. Sekali lagi, mari rapatkan shaf, susun barisan, memberdayakan masyarakat.

Sekilas tentang Metode PRA dalam Pemberdayaan

Latar Belakang PRA

Ø Metode PRA (Participatory Rural Appraisal) atau disebut metode pengkajian pedesaan secara partisipatif adalah salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang digunakan di Indonesia. Metode ini juga yang salah satunya digunakan oleh Konsorsium Pengembagan dataran Tinggi Nusa Tenggara (KPDTNT) sejak tahun 1993.

Apa itu PRA

Ø Jika istilah Participatory Rural Appraisal (PRA) diterjemahkan secara harfiah atau kata per kata maka artinya adalah “Penilaian/Pengkajian/Penelitian (Keadaan) Desa Secara Partisipatif”.

Ø PRA memang dimaksudkan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat (diterjemahkan sebagi “keikutsertaan” masyarakat). Dalam hal ini kegiaatn pembangunan dimiliki sendiri oleh masyarakat dan yang ikut serta adalah “orang luar” yakni para petugas di lembaga-lembaga pembangunan masyarakat pada kegiatan masyarakat.

Mengapa PRA

Ø Alasan munculnya PRA1. Adanya kritik thd pendekatan pembangunan yang top down2. Munculnya pemikiran tentang pendekatan partisipatif3. PRA sebagai pendekatan alternatif

Prinsif-Prinsif PRA

Ø Dalam PRA ada 11 prinsif yang harus diingat :

  1. Prinsif mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan)

  2. Prinsif pemberdayaan (Penguatan) Masyarakat

  3. Prinsif masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator

  4. Prinsif saling belajar dan menghargai perbedaan

  5. Prinsif santai dan informal

  6. Prinsif triangulasi (keanekaragaman)

  7. Prinsif mengoptimalkan hasil

  8. Prinsif orientasi praktis

  9. Prinsif keberlanjutan dan selang waktu

  10. Prinsif belajar dari kesalahan

  11. Prinsif terbuka

Visi dan Tujuan PRA

Ø Visi : Perubahan sosial dan pemberdayaan (penguatan) masyarakat agar mampu mengurangi ketimpangan. Membantu mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. Beberapa catatan dari visi tadi adalah :1. Pemberdayaan masyarakat sebagai perubahan perilaku serta pereubahan sosial, 2. Pendidikan masyarakat sebagai pendidikan orang dewasa

Ø Tujuan PRA

  1. Tujuan Praktis (tujuan jangka pendek)

Menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan praktis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai sarana proses belajar tersebut.

  1. Tujuan Strategis (Jangka panjang)

Mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial melalui pengembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembelajaran.

Pengkajian Desa dalam PRA

A. Persiapan Kajian (Keadaan desa)

1. Kunjungan persiapan dan pengakraban (sosialisasi), 2. Penyelesaian prosedur dan perijinan, 3. Pembentukan tim PRA, 4. Pengkajian data sekunder, 5. Penyusunan desain PRA (rancangan PRA), 6. Penyajian rancangan PRA dan perbaikan (revisi), 7. Persiapan-persiapan praktis

B. Pelaksanaan Kajian

1. Kedatangan tim PRA ke lokasi, 2. Pembahasan kembali maksud dan tujuan, 3. Peleburan (sosialisasi) ulang, 4. Pengumpulan informasi.

Teknik PRA

a. Teknik penelusuran sejarah desa, b. Teknik pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan. c. Teknik pembuatan kalender musim, d. Teknik pembuatan peta desa. e. Teknik penelusuran lokasi/desa (transek), f. Teknik pembuatan gambar kebun, g. Teknik pengkajian lembaga-lembaga desa (diagram Venn), h. Teknik pengkajian mata pencaharian desa, i. Teknik wawancara keluarga petani (wawancara semi terstuktur), j. Teknik pembuatan bagan alur, k. Teknik pembuatan bagan urutan (matrik ranking), l.Pelaksanaan PRA di Lapangan

Wallahu’alam bishowwab.


Responses

  1. Mas Nana Sudiana Yth.
    Bicara tentang Pemberdayaan Masyarakat (PM) seolah-olah berasumsi masyarakat kita (sebagian besar di desa, dan pinggiran) tidak dapat maju alias tidak sejahtera jika tidak diberdayakan oleh pihak lain. Klaim ini dijadikan argumentasi untuk meluncurkan program-program yang menurut saya sebenarnya juga tidak berdaya. Program-program pemberdayaan selalu berorientasi hasil yang bersifat temporary, sedangkan proses yang seharusnya menjadi inti tercapainya hasil sering diabaikan. Salah satu dan yang terpenting dari proses adalah pendidikan masyarakat. Proses harus dapat mendidik sikap mental masyarakat, siapa dirinya, bagaimana dirinya, apa yang dicitakan dirinya, dan apa yang harus dilakukan dirinya. Setelah proses pendidikan ini terbentuk baru berikutnya pendidikan “menuju hidup yang lebih baik” melalui program aplikatif seperti ketrampilan dan sejenisnya.
    Mas Nana Sudiana terima kasih atas esainya yang sangat bermanfaat. Salam saya Triman Jr.

  2. makasih artikelnya Om

  3. trims atas bantuan tulisan…

    sangat membantu kami…

  4. it’s good to do more for our future life

  5. tq. 4 yr artcl. Regrd

  6. sepakat dgn Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas

  7. Terima kasih atas ulasannya…
    Saya ingin lebih memperlajari tentang PRA…
    Boleh saya meminta modul/materi lengkap tantang pelaksanaan PRA? Makasih Sebelumnya…

    • kalau tentang modul, saya sendiri tidak ada yang dalam bentuk buku, lebih banyak pecahan-pecahan dari sebuah buku serta beberapa artikel yang mendukung. terima kasih atas kunjungannya.

  8. terimakasih bacaannya sangat menarik,..

    semoga bermanfaat bagi saya dan dapt di implementasikan di lapangan

  9. Pak, coba antum pelaajari Sustainable Livelihood Framework miliknya DFID. Cocok tuh untuk melengkapi dan memperkuat apa yg antum tulis diatas.

  10. trim banyak…….. ya artikelnya

  11. Artikelnya Bagus,bermanfaat buat saya,mudah2 tambah berkah kang,amin…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: